“PENYELUNDUPAN”; PENYELAMATAN EKONOMI PERBATASAN

Field Note 8 Juli 2007



Ke manakan hasil-hasil tangkapan nelayan dijual? Pertanyaan ini muncul di benak saya yang langsung saya tanyakan kepada nelayan di Sebatik. “Ke Malasyia?” Jawabnya. Mengapa? “Karena harga jualnya lebih tinggi dibanding ke warga Indonesia,” komentar beberapa orang. Memamg sempat kami berpapasan di tengah laut dengan beberapa nelayan yang membawa hasil tangkapannya untuk dijual di Tawau, negeri “Sebelah.” Begitulah mereka menyebut Tawau, Malasyia. Terlalu keren untuk menyebut luar negeri. Begitu juga dengan pengebun coklat, kelapa sawit. Para petani yang membudidayakan tanaman tersebut dengan jumlah yang terbatas akan menjualnya ke pedagang malasyia. Jaraknya lebih dekat dan biaya lebih murah. Sedangkan harganya di atas standar Indonesia.
Kehidupan nelayan dan petani memang demikian adanya. Semangat perjuangan mereka gigih, namun giliran pemasarannya mereka jelas merasa kesulitan untuk ke Kota. Alternatif mempertahankan kehidupan perekonomiannya yah dengan menjual ke negara tetangga meskipun tanpa disertai ijin ekspor. Secara hukum mereka bisa disebut melakukan ‘penyeleundupan.’ Dan memang, polisi laut juga sudah sama-sama tahu. Baik polisi Indonesia maupun polisi malasyia.
Bayangkan jarak tempuh ke Nunukan mencapai 2 – 2,5 jam dengan menelan biaya 100 ribu (via laut) dan 200 ribu (via darat). Apalagi ke tarakan, bisa mencapai 2,5 – 4 jam dengan biaya 150 ribu (via laut). Sedangkan ke Tawau, hanya 15 menit dengan biaya kira-kira 15 ribu (5 ringgit). Jelas masyarakat akan memilih jarak tempuh yang lebih dekat dan menguntungkan.
Keadaan yang sama adalah barang-barang konsumsi masyarakat Sebatik. Kue-kue jajanan, beras, minyak goreng, bahkan barang untuk bahan bangunan, elpiji, dan lain sebagainya didatangkan dari negeri seberang. Ada yang legal, ada pula yang ilegal. Tampaknya yang terakhir ini lebih banyak. Kapal-kapal bersandar pantai-pantai Sebatik di malam hari, dengan ditutupi sebuah terpal/deklit. Kurang tahu apa isinya, tapi diperkirakan barang-barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat sebatik.
Itulah yang dilakukan. Dengan begitu kehidupan mereka tetap stabil. Bahkan mata uang yang dipergunakan adalah mata uang ringgit malaysia. Jarang yang memakai rupiah.
Seyogyanya, pemerintah lebih peka terhadap keadaan ini.